Tidak ada Kompromi Papua Wilayah Indonesia Harga Mati !!

Tidak ada Kompromi Papua Wilayah Indonesia Harga Mati !!
Loading...

Boyolali – Keutuhan Tanah Air NKRI memang harus diperjuangkan oleh siapapun demi terciptanya persatuan dan kesatuan. Baik pihak Pemerintah maupun Masyarakat, tetap harus berjuang bersama untuk mempertahankan kesatuan dan keutuhan Bangsa.

Papua menjadi bagian republik Indonesia, kalimat tersebut kini telah membuktikan dengan banyaknya usaha yang dilakukan oleh Pihak Pemerintah Indonesia untuk terus merangkul dan memajukan wilayah Papua. Pemerintah juga harus melakukan segala langkah yang diperlukan untuk mempertahankan Papua.

Usai menghadiri Pertemuan Relawan Komunitas Alumni Perguruan Tinggi dan  SekAs Jokowi di Rumah Dinas  Bupati Boyolali Politisi dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan secara Hukum Nasional dan Internasional Papua sudah Sah milik Indonesia. Jika tindakan tegas yang dilakukan Negara tentang apa yang terjadi di Papua Berdasarkan Pasal 4 Setiap Negara boleh melakukan semua langkah yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan wilayah baik langkah militer maupun keamanan.

Sebelum langkah tersebut dilakukan, pendekatan persuasif sangat penting. Yang terpenting adalah target Papua tetap menjadi bagian dari tanah air republik Indonesia. Hal itu bersangkutan dengan siapa yang bersifat separatif dan siapa yang bersikap hanya ikut protes. Yang hanya ikut protes biasa dan tidak ada sikap separatif perlu dilindungi.

Beliau juga menyampaikan bahwa Negara sudah memberi afirmasi yang sangat luas kepada warga Papua. Diantaranya anggaran infrastruktur dan Bea Siswa Pendidikan serta Putra Daerah yang diberikan kebijakan khusus menjadi Gubernur maupun Bupati. “Negara Sudah memberi afirmasi yang sangat luas kepada Orang-Orang Papua. Tadi saya katakan bahwa anggaran infrastruktur ada sekian banyak, anggaran khusus sekian banyak, dan undang-undang menyatakaan yang menjadi Bupati di Papua harus orang asli. Berbeda dengan Orang Jawa, boleh saja ingin menjabat jadi bupati dimana saja, kalau di Papua tidak. Yang menjadi anggota DPRD 75% harus Orang Papua, itulah afirmasi, yaitu perlakuan istimewa.” terang Mahfud MD kepada Media.

Namun Beliau juga menambahkan segala usaha yang dilakukan oleh Negara tentunya akan ada kekurangan yang masih perlu diperbaiki. Sedangkan Negara lain yang menjadi basis perjuangan Papua tidak bisa mengambil alih Papua, karena Papua tidak bisa lepas dengan NKRI. Selain hukum yang cukup, kekuatan Militer Indonesia juga dinilai sudah Cukup. #haryanto

banner 300250

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *